Jakarta – Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti), Michael Sianipar, menyatakan kesiapannya untuk menempuh jalur hukum guna merespons potensi intervensi eksternal terhadap organisasi yang dipimpinnya.
Langkah tegas ini disiapkan sebagai bentuk antisipasi terhadap desakan pihak tertentu, termasuk spekulasi keterlibatan otoritas olahraga lain, yang menuntut penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) di tubuh PP Pelti.
Michael menegaskan bahwa kepengurusan yang ia pimpin saat ini memegang mandat konstitusional yang sah dan memiliki landasan hukum yang kuat.

Also Read
Menurutnya, segala bentuk upaya pergantian kepemimpinan atau penunjukan pejabat sementara harus tetap merujuk pada mekanisme yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
“Kami akan mengambil langkah hukum yang tegas jika ada pihak-pihak yang mencoba melakukan intervensi atau mendesak penunjukan Plt secara sepihak dan melawan konstitusi organisasi,” ujar Michael dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya dinamika internal dalam ekosistem organisasi olahraga nasional saat ini.
Michael menilai bahwa desakan penunjukan Plt tanpa dasar aturan yang jelas merupakan bentuk pelanggaran prosedur yang tidak dapat dibenarkan.
Ia menyoroti pentingnya menjaga integritas organisasi agar tetap berjalan sesuai dengan koridor tata kelola yang telah disepakati bersama.
Saat ini, PP Pelti menyatakan sedang memprioritaskan agenda pembinaan atlet serta program peningkatan prestasi tenis, baik di level nasional maupun kancah internasional.
Michael berharap agar seluruh pemangku kepentingan dapat menghormati proses tata kelola organisasi yang sedang berjalan demi keberlangsungan program pembinaan.
“Kami ingin fokus bekerja untuk kemajuan tenis Indonesia. Jangan ada gangguan-gangguan yang tidak berdasar yang justru menghambat fokus kami dalam pembinaan atlet,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons resmi dari pihak-pihak yang dimaksud maupun otoritas olahraga terkait mengenai pernyataan tersebut.
Kendati demikian, Michael memastikan pihaknya akan terus memantau situasi internal dan eksternal secara saksama.
PP Pelti menyatakan kesiapan mereka untuk terus menempuh jalur konstitusional guna mempertahankan legitimasi kepengurusan dari segala bentuk tekanan yang dinilai tidak prosedural.
Langkah hukum yang disiapkan ini menjadi penegasan bahwa organisasi tenis nasional tersebut tidak akan mentoleransi adanya intervensi pihak luar yang berpotensi mengganggu stabilitas organisasi.
Fokus utama organisasi saat ini tetap tertuju pada pencapaian target prestasi atlet di berbagai turnamen mendatang.
Michael menutup pernyataannya dengan mengimbau agar seluruh pihak memberikan ruang bagi pengurus yang ada untuk menjalankan mandatnya hingga masa jabatan berakhir sesuai aturan yang berlaku.

















